Jika tahun lalu gerakan ini hanya melibatkan elemen pendidik, tahun depan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sudiono tidak ingin berpolemik dengan data jumlah buta aksara yang dihimpun pemerintah pusat. Yang jelas data dari pemerintah pusat itu adalah data tahun 2010 yang belum diperbarui.
Menurut Sudiono, pemerintah pusat tahun depan akan mengucurkan dana 364 milyar rupiah untuk seluruh kabupaten yang penyandang buta aksaranya tinggi, termasuk Kabupaten Jember. Sedangkan Pemkab Jember akan menyediakan dana sharing untuk program tersebut.
Sebenarnya setelah tahun 2010 selama dua tahun Dinas Pendidikan tidak diam. Ada 43 ribu lebih penyandang buta aksara yang kini juga sudah melek huruf. Namun sayangnya data itu tidak diakomodir, sehingga BPS tetap memunculkan data lama.
Selain verifikasi dari BPS, Dinas Pendidikan tahun ini juga melakukan validasi data di lapangan. Hasilnya banyak data BPS yang dobel, bahkan ada yang sudah PNS dan sarjana. Ada juga nama yang tidak ada orangnya. Hasil validasi data ini awal September akan rampung dan akan dikirim ke BPS.
Sementara itu Ketua Paguyuban Komite Sekolah se Jember, Hakman Tumanggor, berharap agar penuntasan buta aksara dilakukan secara masif. Seluruh ketua RT/RW desa dan kelurahan ditugasi mendata anak usia sekolah yang belum sekolah. Mereka juga harus difasilitasi agar bisa sekolah gratis.
Sedang untuk usia produktif di atas 30 tahun perlu lagi dihidupkan kegiatan keaksaraan fungsional berkelanjutan, sehingga mereka tetap bisa membaca meski sudah dikursus buta aksara. Biasanya banyak mereka yang lupa karena tidak berkelanjutan. (Edison)
