Korlap aksi, Baisuni, menilai negara gagal dalam menjamin kebebasan beragama dan melindungi warganya. Selain itu pemerintah dinilai menutup mata atas kasus pelanggaran HAM di Sampang. Jangan sampai kasus Sampang merembet ke daerah lain. Aktivis PMII juga meminta pemerintah menjamin kebebasan beragama warganya.
Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi, mendukung aksi damai yang dilakukan aktifis PMII tersebut. Bahkan menurut Ayub, DPRD Jember sudah menjembatani agar konflik antar kelompok masyarakat yang dilatarbelakangi ajaran agama di Puger berakhir dengan damai.
Ayub meminta warga Jember menjunjung tinggi toleransi, baik antar kelompok masyarakat maupun antar penganut ajaran agama. (Hafit)