Menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi, jika Peraturan Daerah tentang perlindungan pasar tradisional dan penataan toko modern berjaringan, gagal ditetapkan seharusnya menggunakan Peraturan Menteri (PERMEN) Perdagangan. Tetapi faktanya pemberian ijin terhadap minimarket berjaringan di Jember justru mengabaikan PERMEN Perdagangan tersebut. (Fathul)
Advertisement
