Dengan asuransi kesehatan tersebut warga miskin tidak lagi kebingungan biaya berobat. Warga miskin diberi kartu kesehatan sebagai jaminan kesehatan bagi mereka. PDI Perjuangan juga mengusulkan alokasi dana kesehatan hingga 15 milyar rupiah untuk warga miskin di Kabupaten Jember.
Sementara itu Fraksi Kabangkitan Bangsa, melalui juru bicaranya Abdul Halim, menilai Pemkab Jember masih setengah hati dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daetah (PAD). Hal itu bisa dilihat dari dana bagi hasil retribusi yang tidak menunjukkan peningkatan bila dibanding tahun 2012.
Di sisi lain belanja modal yang banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat turun 100 milyar, sedangkan belanja pegawai justru naik hingga 50 milyar rupiah.
FKB selanjutnya mempertanyakan slogan Membangun Desa Menata Kota yang didengung-dengungkan bupati, sebab program Pemkab belum menyentuh masyarakat pedesaan. (Hafit)
