Pemkab Diminta Memperketat Pemberian Ijin HO

Rapat dengar pendapat digelar di ruang Banmus DPRD Jember, yang dihadiri kepala Disperindag, kepala kantor lingkungan hidup, Asosiasi pedagang tradisional Jember, APTJ dan aktivis GMNI.

Menurut ketua komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidy, pemberian surat ijin HO harus dilakukan secara profesional dan transparan, sesuai ketentuan perundang-undangan. ijin HO harus dilampiri fotokopi KTP warga sekitar tempat usaha.

Pihak kantor lingkungan hidup dan pemerintah setempat, harus meneliti dengan cermat pernggalangan Tanda Tangan Ijin HO, dengan turun langsung ke lapangan.

Selain itu, ijin HO yang dikeluarkan oleh kantor lingkungan hidup, harus dipajang di tempat usaha, berserta daftar nama warga yang bertandatangan. langkah ini dilakukan untuk uji publik keabsahan persetujuan warga.

Sementara kepala Disperinga ESDM, Ahmad Sudiono, menyatakana setuju dengan usulan tersebut. bahkan pihaknya belum mengeluarkan 9 ijin operasional minimarket berjaringan, sebagai upaya pengetataan.

bahkan pihaknya setuju untuk meniunjau ulang, meski bukan tugasnya. Sebab, ijin yang dikeluarkan sebelumnya, hanya berdasar surat ijin, yang sudah dikeluarkan pejabat berwenang sebelumnya.
 

Comments are closed.