Komisi D DPRD Jember Minta Pemkab Revisi, Perbub Yang Mengatur Penggunaan Dana SPM

    Menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi Perbub yang menjadi Dasar Hukum Pencairan SPM, Rentan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, P-T-U-N.
     Sebab dalam Perbub, Pemkab Jember akan menerapkan Sistem Sharing, Jika Dana tersedia. Namun saat ini, Dana Jam Kesda sudah tersedia, Sehingga tidak perlu lagi Sistem Sharing.
     Jika Pemkab masih menerapkan Sistem Sharing, Maka harus mengubah Perbub tersebut. Selain itu dalam dipertegas jumlah Sharing.
 

Comments are closed.