harusnya tidak masuk dalam data JAMKESMAS. Jika sudah diketahui seperti itu, kartu JAMKESMAS tidak perlu diberikan kepada yang bersangkutan.
Sementara Sekretaris kabupaten Jember, Sugiarto Berharap, warga yang masuk kategori mampu tidak menggunakan kartu JAMKESMAS.
Sugiarto juga meminta Dinas Kesehatan menganulir kartu JAMKESMAS tersebut.
Saat dikonfirmasi, kepala PUSKESMAS Tanggul Bambang Witarno membenarkan menerima kartu JAMKESMAS tahun 2012 lalu. Selain dia, istri dan ketiga anaknya juga menerima kartu berobat gratis khusus warga miskin tersebut.
Saat diberi tahu KADER posyandu setempat, Bambang Witarno mengaku kaget. Dia kemudian mengembalikan 5 kartu jamkesmas itu kepada Dinas Kesehatan.
Menurut Bambang, di wilayah kerjanya memang banyak warga mampu yang mendapat kartu JAMKESMAS, sementara yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkannya.
KADER posyandu, terpaksa menahan kartu JAMKESMAS atas nama warga mampu. Sementara pihak PUSKESMAS terus menerus menjadi sasaran protes warga yang merasa hak-haknya telah dirampas, padahal PUSKESMAS sama sekali tidak bertanggung jawab atas pendataan JAMKESMAS.
Bambang Witarno sendiri menyatakan tidak pernah didata oleh siapapun, termasuk petugas dari BPS, tetapi tiba-tiba dia dan keluarganya masuk dalam daftar penerima JAMKESMAS. (hafit, ely)
