Menurut Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ayub Junaidy, jika Bupati tegas, Pansus KSO Lapangan Terbang Notohadinegoro, tidak perlu dilanjutkan.
Selain itu lahan Lapangan Terbang seluas 120 haktar, yang awalnya menjadi Aset PTPN 12, dimohon menjadi Aset Milik Pemkab Jember.
Sementara Fraksi Partai Golkar DPRD Jember tidak sepakat jika kasus kerjasama Operasional Lapangan Terbang Notohadinegoro, dibawa ke rapat Pansus DPRD Jember.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jember, Yudi Hartono justru menyarankan agar kerjasama Operasional Lapangan Terbang Notohadinegoro, diubah.
Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Jember, Dokter Yuli Prianto justru mendorong agar kasus kerjasama Operasional Lapangan Terbang Notohadinegoro, dibawa ke rapat Pansus.
Pansus melibatkan PTPN 12, Pemkab Jember dan Komisi yang membidangi persoalan Lapangan Terbang. Jika kerjasama Operasional Lapangan Terbang tidak dibawa ke rapat Pansus, justru rawan terjadi Konflik Kepentingan.