Menurut anggota Komisi B DPRD Jember, Agus Wijayanto, petugas pantau belum optimal melakukan pengawasan, sehingga disperindag ESDM kesulitan mendata berapa banyak material batu kapur, yang sudah di tambang.
Akibatnya, Disperindag ESDM kesulitan menentukan nilai pajak.