Menurut salah seorang warga, Sanito, Pilkades Gambiran Sarat Politik Uang, sehingga proses pemilihan tidak fair.
Sayangnya warga tidak bisa menjelaskan secara mendetail Indikasi Politik Uang, dan bukti terjadinya Praktek Politik Uang.
Sementara menurut Ketua Komisi A Dprd Jember, Mohammad Jufriadi, Warga Desa Gambiran yang memprotes hasil PILKADES, tidak bisa membuktikan terjadinya Praktek Money Politik. Seharusnya sebelum membawa kasus PILKADES ke Komisi A DPRD Jember, warga harus menggali bukti yang bisa menguatkan Indikasi Politik Uang.
Karena tidak ada bukti, Komisi A DPRD Jember akhirnya tidak bisa memenuhi tuntutan warga.
Apalagi setengah bulan setelah PILKADES selesai dilaksanakan, BPD langsung menyampaikan hasil PILKADES Kepada Bupati.
Sehingga penetapan Kepala Desa terpilih, bisa segera dilakukan.(hafit)
