Surat Pernyataan Miskin, SPM Ternyata Juga Dinikmati Warga Kaya

  Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Jember, Bambang Suwartono dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Jember, senin pagi.
     Kasus tersebut terungkap, setelah Dinas Kesehatan melakukan Verifikasi SPM. Ternyata ada Pengguna SPM masuk dalam katagori Kaya.
     Karena itu, Dinas Kesehatan kemudian mencoret nama  tersebut dari daftar penerima Surat Pernyataan Miskin, SPM.
     Dinas Kesehatan akan memperketat Penggunaan SPM, karena berpegang kepada Perbub, terkait penggunaan Dana Sharing, 60 persen dan 40 persen. Apalagi Dinkes hanya menjadi pelaksana kebijakan.
     Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi menyatakan, jika Dinas Kesehatan berpegang pada Perbub, tidak akan ada keruwetan.
     Sebab, dalam Perbub itu dijelaskan, jika Anggaran SPM tersedia, tidak perlu dilakukan Sharing.
     Ayub juga mempertanyakan kenapa dalam Pelayanan Kesehatan Pengguna SPM, ada persyaratan menunjukan Kta Anggota Dewan yang memberikan rekomendasi .
     Sementara menurut Sekretaris Kabupaten Jember, Sugiarto masih terjadi Miss Komunikasi, terkait Pelaksanaan SPM dilapangan.
     Sesuai kesepakatan bersama pemberlakukan SPM dilaksanakan sejak Pasien masuk rumah sakit. Selain itu, jangka waktu pemberlakukan SPM juga dibatasi, maksimal 1 bulan.
     Sugiarto menegaskan, jika ada rekomendasi memberikan layanan gratis, tidak akan diberlakukan sistem sharing. Biaya Layanan Kesehatan sepenuhnya ditanggung Pemkab Jember.

Comments are closed.