Yenny mencontohkan, pada saat SKPD mendapatkan program dari Pusat atau Pemprov, rekening liar bisa dimanfaatkan untuk melakukan mark-up, atau mark-down dan beberapa penyimpangan lainnya.
Sampai saat ini Forum Indonesia Untuk Transparansi (Fitra) belum tahu apakah persoalan rekening liar ini sudah diselesaikan atau belum. Karena untuk laporan hasil pemeriksaan tahun 2012 baru bisa diakses pada bulan Juli mendatang.
Semenatara itu Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Sandi Suwardi Hasan, membantah atas temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi (fitra) tersebut. Karena seluruh adminstrasi dan tata kelola anggaran di Pemkab Jember menggunakan rekening resmi dan sesuai peraturan yang ada (Ulung)
