Menurut koordinator IBW Sudarsono, ada kejanggalan dalam dua KTP dari satu orang yang sama, baik nama dan tanggal lahirnya.
Satu KTP menggunakan nama berinisial JD, dan KTP lainnya berinisial IB . Tanggal lahir JD 25 September 1970, dan tanggal lahir IB 20 Oktober 1972. IBW menduga KTP palsu dibuat untuk menyesuaikan data ijazah Sekolah Dasar sang kades terpilih tersebut.
Sudarsono sudah memastikan bahwa dua KTP itu milik satu orang, berdasarkan pernyataan kepala desa sebelumnya, yang tidak pernah membuat dan menandatangani surat pengantar untuk pembuatan KTP.
Sudarsono juga mengaku sudah mengkroscek kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Isman Sutomo, dan ternyata Isman tidak mengakuti tanda tangan yang tertera di KTP atas nama JB.
Karena itu, pengunjuk rasa menuntut polisi mengusut mafia dokumen kependudukan yang marak terjadi. Bahkan mafia ini ditengarai terjadi sejak awal pengurusan dokumen kependudukan.
Sementara Sekretaris Dispendukcapil yang menemui pengunjukrasa, Mohammad Hasyim berjanji menyampaikan keluhan warga Desa Pakis, kepada Kepala Dispendukcapil, Isman Sutomo.
Setelah dari Dispendukcapil, pengunjukrasa bergerak ke Komisi A DPRD Jember. Komisi A berjanji segera memanggil Kepala Dispendukcapil. (Ulung)
