Demikian ditegaskan Bupati MZA Djalal, usai penyampaian Jawaban Pandangan Umum Fraksi terkait pembahasan APBD 2014 Kamis siang. Menurut Bupati Djalal, kemungkinan adanya makelar APBD yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum, seharusnya disampaikan secara resmi melalui pandangan fraksi.
Djalal menegaskan, proses pembahasan APBD tahun 2014 dilalui dengan beberapa tahapan. Salah satunya, pembahasan di tingkat komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemkab. Di sana masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memantau pembahasan APBD.
Hasil dari pembahasan APBD yang sudah disahkan nantinya akan dipublikasikan melalui media massa secara detail sehingga transparansi dan akuntabilitas anggaran bisa dilaksanakan.
Sebelumnya Ulum mengatakan, karena adanya makelar APBD, sejumlah program pembangunan di Jember tumpang tindih dan salah sasaran. Ada program yang sudah selesai tetapi anggarannya masih muncul karena desakan makelar APBD itu.
Menurut Ulum, mereka yang menjadi makelar APBD berasal dari orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Munculnya makelar APBD diperparah dengan data pemkab yang tidak valid. Sehingga permintaan anggaran oleh makelar untuk program tertentu tidak bisa diverifikasi di lapangan. (Ulung)
