Mereka menilai, ketidakjelasan kelanjutan rencana tambang semakin memperkeruh dan menciptakan konflik sosial di tengah masyarakat Paseban. Mereka juga mengaku sudah ada izin tambang yang dikeluarkan secara sepihak oleh Bupati Jember, sehingga penambangan tidak bisa dilanjutkan.
Menurut salah seorang warga Desa Paseban, Sucipto, 60 persen warga menolak tambang, 10 persen setuju tambang, dan 30 persen sisanya tidak jelas. Ia mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden Republik Republik Indonesia agar menghentikan rencana tambang pasir besi Paseban tersebut. Surat itu juga dilampiri buku catatan suara mayoritas warga Paseban, terkait pro dan kontra tambang pasir besi Paseban. Namun sampai sekarang tidak jelas pangkalnya, apakah pemerintah tetap mengizinkan atau menggagalkan rencana eksploitasi tersebut.
Kepada sejumlah wartawan, Sucipto menegaskan bahwa tidak jelasnya rencana tambang itu membuat masyarakat hidup di tengah konflik dan tidak pernah tenang.
Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Jember, Anang Murwanto, di hadapan perwakilan warga Paseban, menegaskan DPRD sudah berusaha maksimal terkait pro dan kontra tambang pasir besi tersebut. Untuk kelanjutannya adalah menjadi wewenang Bupati Jember, tetap melanjutkan tambang atau justru membatalkannya. (Fathul)
