Menurut anggota Komisi A DPRD Jember, Abdul Halim, hingga saat ini status tanah sengketa di Sukorejo itu, belum jelas. Hal itu karena BPN pusat masih akan melakukan pengecekan lokasi tanah sengketa, sebelum melanjutkan proses sertifikasi. BPN pusat juga akan meminta penjelasan dari petugas BPN Jember. Namun, hingga saat ini petugas BPN pusat belum turun ke Jember, sehingga proses sertifikasi lahan yang menjadi objek sengketa selama puluhan tahun ini, belum ada kejelasan.
Sebelumnya, sejumlah warga kelurahan Karang Rejo Kecamatan Sumbersari mengadukan kasus sengketa tanah ke Komisi A DPRD Jember. Tanah milik warga tersebut, ternyata diklaim sebagai aset milik TNI Angkatan Darat. Di sisi lain, BPN Jember tidak kunjung memproses sertifikasi tanah tersebut. (Hafit)
