Kebijakan pemerintah dinilai masih tidak berpihak kepada kepentingan petani tembakau.
Demikian dipaparkan caleg DPR RI dari Partai Nasdem, sekaligus pimpinan pusat Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek, Panel Barus, dalam talkshow di radio Prosalina, Jumat pagi.
Menurut Panel Barus, kebijakan pemerintah di bidang tembakau tidak memperhatikan nasib 30 juta lebih orang yang menggantungkan hidupanya pada daun emas tersebut. Lebih-lebih di Jember, ada 150 KK yang hidupnya sangat bergantung pada tembakau. Bahkan, kebutuhan dasar petani baik itu ketersediaan pupuk, minimnya informasi cuaca, dan standarisasi harga pembelian tembakau, tidak bisa terpenuhi. Selain itu, undang-undang kesehatan yang sudah disahkan oleh pemerintah, justru cenderung mengkriminalisasi produk berbahan dasar tembakau.
Padahal selama tahun 2013, pendapatan pemerintah dari cukai rokok mencapai Rp 100 triliun. Jumlah itu belum termasuk pajak perusahaan dan pendapat-pendapatan lainnya, sehingga jika ditotal, tembakau menyetor pendapatan Rp 200 triliun atau menyumbang 20 persen APBN.
Panel menambahkan, pengaturan tentang tembakau selalu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun Prolegnas tentang tembakau tersebut tidak pernah terealisasi. Perlu diwaspadai juga, saat pemerintah meratifikasi aturan badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization) yang memastikan tembakau sebagai sumber penyakit. (Ely)
