Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan (LPP) APBD 2013 oleh Bupati Jember di Gedung DPRD.
Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf mengaku kecewa karena Pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa mempertahankan penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu disampaikan Saptono saat sidang paripurna pembacaan nota pengantar laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2013, Selasa siang. LPP APBD secara rutin disampaikan setelah Pemkab Jember mendapatkan audit laporan hasil pemeriksaan BPK.
Jauh-jauh hari, sejak mendapatkan predikat WTP untuk LPP APBD tahun 2013, DPRD Jember selalu mewanti-wanti agar Pemkab mempertahankan predikat tersebut.
Sementara Bupati Jember, MZA Djalal menjelaskan, turunnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), merupakan dinamika anggaran dan kinerja Pemkab Jember. Namun predikat apapun yang diberikan oleh BPK, akan menjadi cambuk semangat Pemkab untuk memperbaiki kinerja.
Djalal menjelaskan, sebenarnya pelaksanaan APBD 2013 lebih bagus dari tahun 2012 lalu. Namun, Pemkab Jember tetap mendapatkan WDP, karena pemerintah menurunkan standar error penilaian yang awalnya 5 persen menjadi 3 persen. Itu artinya, Pemkab harus memperkecil kesalahan. (Hafit)
