Rapat paripurna pembacaan LPP APBD 2013.
Hampir semua fraksi dalam pandangan umumnya terkait nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan (LPP) APBD 2013, menyoroti turunnya kinerja anggaran Pemkab Jember dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Abdul Halim, menyayangkan predikat WTP hanya bertahan 1 tahun. Menurut Halim, ada 7 catatan BPK yang harus dilakukan supaya predikat WTP kembali diraih. Diantaranya pengendalian atas kas bendahara Pemkab yang belum optimal, pengelolaan retribusi Dinas Pendapatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Selain itu, penata usahaan dan pencatatan aset Pemkab masih amburadul, serta penatausahaan utang pada 3 rumah sakit daerah. Karena itu, FKB meminta Bupati menindaklanjuti catatan BPK, sehingga penilaian tahun anggaran berikutnya bisa WTP lagi.
Sementara Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Abdul Azis, tidak menganggap remeh penilaian BPK dengan berdalih karena kenaikan standar eror. Penurunan tingkat transparansi itu, karena manajerial keuangan Pemkab Jember belum optimal. Bahkan, turunnya opini penilaian BPK salah satunya dipengaruhi hal-hal sepele yaitu penata usahaan persediaan obat pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Dokter Subandi dan RSUD Balung.
Sementara Fraksi PKNU, melalui juru bicaranya, KH. Syamsul Hadi Baihaqi mengapreasi positif capaian kenerja Pemkab Jember, khususnya dalam meningkatkan PAD tahun 2013. Jika dibanding tahun 2012, ada peningkatan sekitar Rp 50 milyar. Syamsul juga berharap Pemkab segera menuntaskan proyek JSG. (Hafit)
