Bupati MZA Djalal Minta Maaf Terkait Pemukulan Aktivis PMII oleh Satpol PP dan Polisi

BUPATI MZA DJALAL SAAT HALAL BIHALAL DENGAN JURNALIS

Bupati Jember, MZA Djalal saat memberi keterangan kepada wartawan.

Bupati Jember, MZA Djalal, akhirnya meminta maaf terkait peristiwa pemukulan sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) oleh petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Jember, saat berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember, Rabu (13/8/2014) sore.

Hal ini ditegaskan Bupati MZA Djalal, usai halal-halal bersama junalis di sebuah hotel di Jalan KH. Agus Salim, Rabu (13/8/2014) malam. Bupati Djalal mengaku menyesal sampai terjadi pemukulan terhadap mahasiswa yang menuntut pengesahan raperda RTRW. Peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi, jika semua pihak menahan diri. Aksi protes mahasiswa sah-sah saja dilakukan, asalkan dilakukan sesuai koridor yang ada. Pemkab Jember akan menjelaskan polemik terkait raperda RTRW. Menurut Djalal, saat ini Pemkab Jember masih berkonsultasi dengan pemprov dan pemerintah pusat, terkait perbedaan sudut pandang dengan DPRD, terkait persoalan tambang.

Sebelumnya, Satpol PP bersama polisi membubarkan paksa posko PMII yang dibangun di atas trotoar di dekat gerbang masuk kantor Pemkab Jember. Akibatnya, terjadi bentrok sehingga sejumlah mahasiswa mengalami luka lebam dan lecet.

Salah seorang mahasiswa bernama Malikul Lubi, justru mengalami luka cukup parah. Ada tiga benjolan di kepala dan luka lecet di pelipis kirinya. Menurut Lubi, beberapa temannya yang lain juga menderita lecet dan lebam. Bahkan, ada yang wajah dan kakinya terkena pukulan petugas. Lubi menuturkan, petugas Satpol PP Pemkab Jember mengultimatum mereka agar membubarkan posko yang didirikan usai berdemo, Rabu siang. Petugas beralasan waktu izin berdemo sudah berakhir. Petugas melarang mahasiswa menginap di posko tersebut. Namun mahasiswa bersikukuh, mereka bahkan meminta Satpol PP dan polisi mengizinkan menginap satu malam.

Pasca bentrokan itu, sembilan aktivis dibawa ke Mapolres Jember. Sebelum bentrokan terjadi, puluhan aktivis PMII itu berunjukrasa menuntut raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) segera disahkan, tanpa pasal tentang eksploitasi tambang. Mereka bersikukuh bertemu Bupati Jember MZA Djalal hingga akhirnya memilih mendirikan posko. (Hafit)

Comments are closed.