Spanduk larangan PKL berjualan di sekiatar Pasar Tanjung yang dipasang beberapa waktu lalu.
Selain untuk menegakkan perda, mengembalikan hak-hak publik, dan dukungan dari masyarakat, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Tanjung, ternyata juga atas rekomendasi sejumlah fraksi di DPRD Jember.
Saat Dialog Bersama Rakyat (Dobrak) di Prosalina FM Sabtu pagi, Kasatpol PP Pemkab Jember, Suryadi mengungkapkan, rekomendasi penertiban PKL itu berasal dari Fraksi Golkar, PKB, dan Fraksi An-nur yang dibacakan saat rapat paripurna Perubahan APBD tahun 2014. Suryadi kembali menegaskan, tidak akan ada kekerasan pada saat hari H, 7 September mendatang.
Sementara Kepala Dinas Pasar, M Hasi Madani mengajak seluruh pedagang optimis dengan pasar atau lokasi jualan yang baru. Jauh-jauh hari, Dinas Pasar sudah mempersiapkan pasar relokasi agar menjadi tempat yang layak bagi PKL.
Hasi kemudian mencontohkan, Pasar Tegal besar yang sudah direhab dan toiletnya jauh lebih baik. Ia yakin, dengan variasi jualan yang lebih beragam, pasar-pasar tujuan relokasi akan ramai pengunjung. (Ely)
