Warga dari berbagai elemen berunjuk rasa di bundaran DPRD Jember.
Ratusan masyarakat Jember terus meningkatkan perlawanannya menolak Undang-Undang Pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD. Mereka yang terdiri LSM, dokter, buruh perkebunan, petani, dan tim sukses Jokowi-JK yang tergabung Aliansi Jember Bergerak (AJB), turun jalan menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Jember.
Mereka memulai aksinya dari sekitar Masjid Al Huda, kemudian bergerak ke DPRD Jember dengan mengendarai truk dan sepeda motor. Mereka berorasi membentangkan benar, baliho dan spanduk yang isinya menolak pilkada tidak langsung.
Ketua tim relawan Jokowi-JK Jember, dokter Murod, menyayangkan pengesahan Undang-Undang Pilkada tidak langsung. Apalagi, Jember dengan jumlah penduduk hampir 2 juta, hanya akan dipilih 50 orang. Di sisi lain, Jember sudah memiliki pengalaman pemilihan tidak langsung, yang juga penuh dengan trik-trik kecurangan.
Jika pemilihan tidak langsung terjadi, berarti demokrasi di Indonesia akan masuk pada model demokrasi partitokrasi atau penguasaan negara oleh partai. Padahal, partai politik yang ada sekarang banyak dikuasai oleh konglomerat bermasalah.
Hal senada disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Asri, KH. Ayub Syifur Rizal alias Gus Syef. Dia meminta aspirasi masyarakat Jember disampaikan secara resmi oleh DPRD Jember ke pemerintah pusat.
Perwakilan pengunjukrasa akhirnya diterima sejumlah anggota dewan dan calon wakil Ketua DPRD Jember dari PDI Perjuangan, I Nyoman Martini. Martini menggaris bawahi, DPRD Jember akan menjadi mediator agar aspirasi warga Jember didengar anggota DPR RI. (Hafit)
