Audiotorial “Serapan Anggaran”

newsRata-rata serapan anggaran di Kabupaten Jember, hingga September 2014, mencapai 61 persen. Entah, Serapan anggaran sebesar itu terbilang tinggi atau rendah. Sebab, sekarang sudah bulan Oktober. Jadi, tinggal 2 bulan lagi tutup buku dan seluruh proyek seharusnya sudah rampung. Belum lagi kalau dihadapkan pada pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ita Puri Handayani. Katanya, ada sekitar 20 SKPD yang serapan anggarannya rendah. Tidak disebutkan berapa prosentasenya.

Bisa jadi rendahnya serapan anggaran itu dilatarbelakangi problem teknis administratif. Bisa jadi karena belum turunnya juklak-juknis seperti pengalaman yang sudah-sudah. Bisa jadi pula rendahnya serapan anggaran itu disebabkan proses pencairannya memerlukan waktu yang cukup panjang.

Tetapi yang namanya serapan sudah disepakati sebagai salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rendahnya serapan anggaran mencerminkan tidak terlaksananya rencana yang sudah ditetapkan SKPD bersangkutan, sekaligus dianggap sebagai cerminan rendahnya kinerja SKPD tersebut. Padahal, hampir semua SKPD urusannya bersinggungan dengan layanan publik, kepentingan public, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, Komisi C DPRD Jember yang dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hendaknya tidak berhenti hanya sampai pada mendengar paparan pejabat bersangkutan. Lebih dari itu, Komisi C mesti mendorong eksekutif untuk membedah dan mencari tahu sebab musabab rendahnya serapan anggaran.

Rendahnya serapan anggaran sebabnya bisa macam-macam. Bisa karena juklak dan juknis dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi belum terbit. Bisa pula penyebabnya justru bersumber dari pejabat SKPD sendiri. Atau bisa jadi karena pihak ketiga atau rekanan wan prestasi, tak kunjung menggarap proyek yang sudah dimenangkan tendernya.

Akhirnya, harus ada pemahaman bahwa serapan anggaran adalah parameter untuk mengukur kinerja SKPD, dan bahwa serapan anggaran itu berkaitan dengan kepentingan dan layanan public, serta penyelenggaraan pemerintahan. Sedemikiran rupa sehingga siapapun bisa segera membayangkan bahwa rendahnya serapan anggaran berarti terganggunya layanan publik, tersendatnya perputaran roda ekonomi, dan terseok-seoknya jalannya roda pemerintahan. Dan jangan salahkan kalau ada yang bilang, yang menyangkut kepentingan publik serapan anggarannya rendah, tapi kalau belanja pegawai serapannya tinggi.

(Aga)

 

Comments are closed.