Senin, 20 Oktober 2014, Presiden ke-7 Republik Indonesia , Joko Widodo, dilantik lembaga tinggi negara, MPR-RI. Prosesi pelantikan berjalan lancar.Tidak ada hambatan seperti yang sebelumnya dikhawatirkan sementara pihak. Pendek kata, transisi atau peralihan kepemimpinan berjalan mulus. Mantan Presiden SBY selama prosesi pelantikan berlangsung memperlihatkan kenegarawanannya. Koalisi Merah Putih juga hadir dalam pelantikan. Begitu pula dengan kandidat pilpres 2014 Prabowo Subianto, juga terlihat hadir pada acara pelantikan.
Kontestasi yang tadinya terkesan intens dan tajam, bahkan ada yang mengkhawatirkan pada tingkat tertentu bisa sampai pada tingkat yang mengarah pada terciptanya garis tegas yang memisahkan kelompok “aku dan mereka”, tidak terbukti. Pendek kata, kebuntuan dan kekauan politik mencair. Semua pihak memperlihatkan kebesaran jiwa.
Tentu bangsa ini sangat berharap pergantian kepemimpinan dari mantan Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo yang berjalan lancar itu menjadi awalan yang mengarah pada pelembagaan politik. Politik yang melembaga antara lain ditandai oleh suksesi kepemimpinan secara damai.
Politik yang melembaga juga ditandai oleh sikap menjunjung tinggi kesepakatan bahwa pergantian kepempimpinan dicapai melalui pemilu dengan nilai dan semangat yang menyertainya, jujur dan adil. Yang belum berhasil menunggu dengan sabar pemilu berikutnya lalu menempatkan diri sebagai oposisi loyal. Loyal opposition kata orang pintar. Oposisi loyal adalah opisisi yang menjamin terciptanya check and balance, kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan itu sendiri.
Begitulah, pergantian kepemimpinan secara damai memang bukan satu-satunya aspek yang menandai melembaganya politik. Politik yang melembaga juga ditandai oleh sikap menjunjung tinggi kesepakatan umum, general agreement kata orang kampus. Begitu pula dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum serta sikap menjunjung tinggi tertib politik adalah aspek lain yang juga menandai bahwa di masyarakat bangsa itu politik sudah melembaga. Malah teorisi politik yang bernama Huntington menempatkan tertib politik sebagai variable penting bagi ikhtiar pelembagaan politik.
Akhirnya, sebagian besar, kalau tidak boleh dibilang semua orang, berharap pergantian kepemimpinan yang berlangsung damai hari ini, bahkan menjadi perhatian masyarakat dunia, menjadi tanda bahwa demokrasi telah melembaga dan membudaya. Demokrasi yang tidak dipahami melulu sebagai sebuah prosedur, melainkan demokrasi yang secara substansial menjadi pedoman perilaku bangsa Indonesia. Maka, semakin lengkaplah kebesaran negeri ini. Sebagai salah satu raksasa ekonomi sekaligus negeri demokrasi terbesar di dunia. Sekarang berpulang pada kemauan politik semua pihak untuk memelihara dan menjaga landasan demokrasi yang sudah diletakkan. Salah satunya adalah dengan menjaga langgam euforia. Tidak ada yang salah dengan euforia kemenangan, tetapi tatkala euforia itu kebablasan, daya kritis bisa saja menjadi tumpul. Bisa jadi pula euforia yang kebablasan itu mengusik perasaan pihak tertentu.
(Aga)
