Sejumlah pejabat penting Jember, dikabarkan berkunjung ke negeri kanguru, Australia. Beberapa pihak mempertanyakan kunjungan yang dilakukan ditengah-tengah padatnya agenda penting eksekutif dan legislatif. Wakil Ketua DPRD Jember, Pak Ayub Junaidi umpamanya, dia menyayangkan kepergian sejumlah pejabat ke Australia, apapun alasannya. Sebab, katanya, di penghujung tahun ada agenda penting yang harus segera dituntaskan, yakni penyusunan RAPBD 2015. Apalagi, sejauh ini Pemkab belum melayangkan nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Padahal, KUA-PPAS menurut Pak Ayub merupakan salah satu dokomen penting yang melengkapi RAPBD. KUA-PPAS, tandas Pak Ayub lagi, adalah dokumen yang di dalamnya berisi petunjuk ke arah mana RAPBD menuju.
Komentar nyaris senada dilontarkan LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB). Dalam hemat Koordinator FKAB, Bung Suharyono, seharusnya Bupati dan pejabat SKPD mengutamakan tugas pokok yang menyangkut kepentingan rakyat. Bung Suharyono khawatir muncul kesan pejabat di Jember lebih mementingkan plesiran ketimbang mengurus dan menyelesaikan agenda rakyat.
Begitulah, kunjungan pejabat ke luar negeri kalau tidak ada penjelasan, bakal menimbulkan penafsiran beragam. Apalagi, kalau kelak di kemudian hari kunjungan itu tidak menghasilkan output apapun yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat Jember.
Tetapi, kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pak Subadri Habib, kunjungan Bupati bersama Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa pejabat lainnya merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program kerjasama Pemprov Jatim dan pemerintah Australia itu antara lain meliputi pemberangkatan 40 siswa dan guru berprestasi ke Australia. Anggarannya berasal dari APBD yang melekat pada Dinas Pendidikan. Sedang pejabat yang menyertainya menurut Pak Subadri, berangkat atas biaya sendiri.
Sekali lagi, diperlukan penjelasan agar persoalan menjadi jelas dan tak menimbulkan praduga serta prasangka miring. Tentu saja termasuk penjelasan tentang keikutsertaan pejabat yang tupoksinya, siapapun melihatnya tidak ada kaitan langsung dengan bidang pendidikan. Kepergian pejabat, apalagi berhari-hari, sedikit banyak bakal mempengaruhi kelancaran layanan publik. Layanan publik sedikit tersendat ketika pejabat yang memiliki otoritas menandatangani dokumen penting tidak berada di tempat.
Yang kedua, ketika tidak ada penjelasan yang memadai, sulit diterima nalar, potensi kunjungan pejabat ke luar negeri dipersepsi sebagai plesiran akan sangat terbuka lebar. Pada tingkat tertentu publik akan beranggapan pejabat di sini belum, bahkan tidak memiliki apa yang orang pintar menyebutnya sense of crisis, kepekaan sosial. Pejabat di sini akan dipersepsi lebih mementingkan plesiran ketimbang kepentingan rakyat lima tahun ke depan yang seharusnya mulai dirumuskan dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
(Aga)
