Mashuri Hariyanto
Waspadai mark up anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tak wajar! Panitia pilkades di Ambulu misalnya, mencatat anggaran pilkades diatas Rp 200 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun Prosalina FM, dalam rancangan anggaran pilkades Ambulu, tercatat kebutuhan keamanan untuk camat sebesar Rp 7 juta diluar honor pengamanan Satpol PP.
Panitia pilkades setempat juga menganggarkan honor kepala desa dan perangkat, serta sejumlah anggota BPD mulai dari Rp 1,8 juta hingga Rp 2,4 juta per orang. Terdapat juga kebutuhan honor verifikator dari kecamatan dan kabupaten, yang besarnya masing-masing Rp 2 juta.
Sejumlah calon kepala desa menyesalkan besarnya anggaran pilkades itu, karena dinilai terlalu memberatkan calon yang harus menutupi kekurangan dana APBD untuk pelaksanaan pilkades tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jember, Mashuri Hariyanto menegaskan, dana bantuan dari APBD dilarang digunakan untuk biaya pengamanan, supaya tidak terjadi double anggaran. Ia akan memanggil pihak pemerintahan desa, untuk meminta penjelasan seputar biaya pilkades karena dinilai memberatkan, padahal sudah dibiaya APBD.
Semangat pembiayaan pilkades melalui APBD, kata Mashuri, supaya tidak memberatkan para calon dan bisa muncul calon kades yang mumpuni, yang datang dari kalangan tidak mampu sekalipun. (Fathul-Hafit)
