Audiotorial “Orang Miskin Boleh Sakit”

newsMulai tahun depan, PNS, kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota dewan wajib menjadi peserta BPJS. Iurannya, 2 persen ditanggung peserta dan 3 persennya ditanggung negara. Katanya, sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, biaya kesehatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta PNS dibebankan pada APBD.

Bagi kepala daerah dan wakilnya serta PNS dan wakil rakyat menjadi peserta BPJS bukan sebuah persoalan. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan penghasilan yang tidak bakal terusik hanya oleh beban iuran yang besarnya kira-kira tidak lebih dari Rp 150 ribu. Apalagi, sebagian iuran dibayar APBD. Malah, andai berkeinginan mendapatkan layanan yang lebih berkelas mereka kalau tidak keliru berpeluang untuk menambah sendiri besarnya iuran. Pendek kata, tidak ada masalah dengan kepesertaan BPJS bagi kepala daerah, wakil rakyat dan PNS. Tidak perlu menunggu tahun depan, andai sekarang diharuskan hari ini pun tidak ada masalah bagi mereka.

Yang masalah adalah warga tidak mampu. Urusan mereka masih berada di sekitar perut sehingga bisa diduga akan kesulitan kalau harus menyisihkan taruh umpamanya Rp 25 ribu sebulan untuk membayar iuran wajib BPJS. Itu sebabnya para pemangku kepentingan, termasuk tentu saja para wakil rakyat memikirkan rakyat miskin, terutama yang dulu tercatat dan tercakup program JAMKESDA. Pemerintah daerah dan wakil rakyat hendak tidak lupa mengalokasikan anggaran untuk mereka. Apalagi, undang-undangnya mengamanatkan demikian, warga miskin tidak diwajibkan membayar iuran BPJS. Kewajiban kepesertaan mereka berada di pundak pemerintah.

Dalam waktu dekat RAPBD 2015 hendak dibahas. Ada baiknya wakil rakyat menelisik dan mencari tahu apakah Pemkab mengalokasikan anggaran kepesertaan BPJS untuk warga miskin, terutama warga yang tidak tercakup dalam skema APBN. Laporan terakhir menyebutkan, di Jawa Timur baru dua kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran sekaligus bermigrasi dari program jamkesda ke BPJS, yakni Blitar dan Pacitan. Pemkot Surabaya dikabarkan menyusul.

Persoalan kedua dan yang tidak kalah peliknya adalah daya dukung ketika seluruh penduduk sudah menjadi peserta BPJS. Daya dukung itu antara lain jumlah kamar rumah sakit, jumlah klinik atau balai pengobatan di lini paling depan sebelum peserta BPJS dirujuk untuk mendapat layanan medis tingkat lanjutan. Belum lagi soal sistem yang belum semua orang akrab dengannya. Konon, dalam waktu dekat peserta BPJS harus punya rekening untuk keperluan pembayaran iuran.

Begitulah, bagaimanapun cerita BPJS selanjutnya, itu soal nanti. Yang penting adalah penguasa dan wakil rakyat tidak melupakan rakyat miskin yang Undang-Undang mengamanatkan bahwa kepesertaan mereka dalam BPJS menjadi tanggungan negara, tanggungan pemerintah. Kalau mereka sudah terpikirkan, maka pameonya bakal berubah. Kalau dulu “orang miskin tidak boleh sakit”, sekarang “orang miskin boleh sakit”.

(Aga)

 

Comments are closed.