Audiotorial “Bimtek & Wakil Rakyat”

newsMulai 29 Oktober hingga 1 November 2014, anggota DPRD Jember menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek) di Malang. Tema Bimtek kali ini adalah “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD di Bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat”. Cukup Panjang, tetapi memang itulah warwah lembaga ini.

Jadwal Bimtek kebetulan nyaris berbarengan dengan agenda pembahasan RAPBD 2015. Biasanya, pembahasan RAPBD diawali dengan penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Jadi, kalau sesuai jadwal, anggota DPRD Jember dalam kondisi masih hangat-hangatnya. Maksudnya, segera setelah menjalani Bimtek, anggota DPRD Jember bisa langsung menerapkan apa yang didapat dari Bimtek.

Begitulah, semua serba kebetulan. Tetapi kebetulan yang menguntungkan. Jadwal Bimtek berdekatan dengan agenda pembahasan RAPBD, temanya pun relevan dengan peran dan fungsi wakil rakyat.

Tetapi kebetulan yang serba menguntungkan itu akan benar-benar menguntungkan kalau wakil rakyat dalam menjalani Bimtek sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ingin menambah kapasitas. Sungguh-sungguh ingin menjalankan peran dan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Bukan plesiran, atau lebih banyak plesirannya ketimbang mengikuti kegiatan di kelas.

Konon aturan main Bimtek lumayan ketat. Keajegan kehadiran peserta dijadikan sebagai salah satu penentu dalam penilaian. Kabarnya, kalau nilainya tidak memenuhi standar, mereka harus mengulanginya. Syukur kalau begitu. Tidak soal di sana ada sedikit unsur pemaksanya asal aturan main itu bisa mendorong wakil rakyat melakukan yang terbaik.  Malah, akan lebih bagus lagi andai  peserta Bimtek yang nilainya tidak memenuhi standar boleh diumumkan kepada khalayak luas. Rakyat menjadi tahu dan mengerti siapa wakil mereka yang kompeten dan yang tidak kompeten.

Sekali lagi, Bimbingan teknis kalau hasilnya ingin maksimal, maka agenda itu mesti diseriusi. Bukan sebaliknya, diposisikan sekadar sebagai agenda untuk memenuhi formalitas. Wakil rakyatnya juga mesti serius, sungguh-sungguh, lalu sepulang dari Bimtek terampil membaca dan membedah KUA-PPAS dan RAPBD. Melalui keterampilan itu, wakil rakyat bisa memilah mana dan berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk dan dirasakan langsung oleh rakyat.

Pada saat yang sama wakil rakyat juga bisa mengkritisi prioritas anggaran yang diusung eksekutif. Lalu dengan kemampuan yang diperoleh dari Bimtek itu wakil rakyat bisa memangkas atau mengalihkan anggaran yang dialokasikan untuk, taruh misalnya, proyek-proyek prestisius yang tidak menyentuh hajat hidup rakyat. Semua  itu bukan hal yang mustahil, sekali lagi, kalau wakil rakyat sungguh-sungguh dalam menjalani Bimtek. Bukan plesir apalagi keluar masuk mall menghabiskan uang saku yang asalnya dari rakyat.

(Aga)

 

 

 

 

 

Comments are closed.