Intervensi politik dinilai mempengaruhi kinerja pejabat dan pegawai. Semakin kecil adanya intervensi, maka kinerja pejabat dan PNS semakin baik. Demikian pernyataan deputi bidang pembinaan managemen kepegawaian dari badan kepegawaian nasional, Yuliana Setiawati.
Dihadapan pejabat dan PNS peserta sosialisasi undang-undang aparatur sipil negara, di aula PB Sudirman kantor pemkab jember, Yuliana yakin intervensi politik di pemkab jember, tidak terjadi.
Dia melihat kinerja pejabat dan PNS di jember terjalin komunikasi dengan baik, antara atasan dan bawahan sehingga mampu mendorong kinerja lebih baik pula. Yuliana hanya mengingatkan, berdasarkan amanat undang-undang aparatur sipil negara, komersialisasi jabatan dan pangkat harus segera diakhiri.
Di beberapa daerah yang intervensi politiknya tinggi, maka pejabat dan aparat birorasi cenderung terkotak-kotak, sehingga menyebabkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, turun.Intervensi politik itu terjadi, biasanya menjelang pelaksanaan pemilukada, karena adanya pejabat setempat, yang menjadi calon kepala daerah. Fathul