Jumlah warga Jember penerima kompenasi kenaikan harga BBM ternyata menempati urutan kedua terbesar secara nasional. Tak pelak lagi, pengamat sosial politik Universitas Jember, Pak Agung Purwanto, melihatnya sebagai indikasi kegagalan pemerintah daerah mengentas kemiskinan. Buktinya, kata Pak Agung, warga miskin Jember penerima kompensasi kenaikan harga BBM jumlah paling besar kedua secara nasional. Itu tandanya selama ini kebijakan dan program pengentasan kemiskinan belum efektif.
Begitulah, pendapat Pak Agung didasari bukti faktual, yakni jumlah penerima kompensasi kenaikan harga BBM. Jadi, sangat sulit menepisnya. Kalau Pak Agung disuguhi data tentang pertumbuhan ekonomi Jember yang melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional, Pak Agung pasti akan menggunakannnya sebagai basis atau dasar bagi analisanya. Pengamat dengan latar belakang akademisnya memang harus mendasarkan analisanya pada fakta. Jadi, pengamat itu tidak bikin bikin ketika melakukan analisa.
Pengamat juga tidak bakal bikin bikin ketika disuguhi data pertumbuhan ekonomi Jember yang mencapai 7,2 persen. Pengamat juga akan mengatakannya sebagai angka pertumbuhan ekonomi yang luar biasa karena melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi, bahkan nasional. Tetapi pengamat juga akan mengatakan bahwa pertumbuhan itu ternyata belum menetes ke bawah. Teorisi ekonomi bilang pertumbuhan itu belum memberikan apa yang disebut trickle down effect. Pertumbuhan itu, dengan demikian masih dinikmati kelas menengah atas.
Bisa saja orang bilang jumlah penerima kompensasi kenaikan harga BBM di Jember jumlahnya besar dan menempati urutan kedua secara nasional, lantaran data yang digunakan data lama. Pemerintah Daerah belum sempat memperbaharuinya karena program jaring pengaman sosial itu mendadak. Program itu diluncurkan dua pekan setelah presiden dilantik dan dipercepat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.
Maka, kalau analisanya ingin berbunyi lain, tidak banyak cara yang bisa ditempuh kecuali memperbaharui data. Data tentang warga miskin tentunya. Syukur kalau berkurang. Sebab, nyatanya setelah disensus ulang jumlah keluarga miskin di Jember memang bertambah dari 237 ribuan menjadi 300 ribuan lebih. Langkahnya sudah barang tentu tidak berhenti hanya sampai mendata, melainkan ditindaklanjuti dengan kebijakan.
Sekarang RAPBD sedang diparipurnakan. Kita tidak tahu persis sejauh mana wakil rakyat di dewan sana menggunakan pengaruh politik dan institusinya, lalu mendorong mengarahkan agar APBD berpihak kepada rakyat. Sebab, kalau masih tidak berpihak kepada rakyat, jangan pernah berharap kemiskinan yang andai tidak bisa diberantas 100 persen, setidaknya bisa ditekan sampai pada tingkat paling rendah.
(Aga)
