BAnyaknyawarga Jember yang menjadi penerima kompensasi kenaikan harga BBM, menuai kritik. Apalagi ternyata kabupaten jember menduduki peringkat tertinggi nomor 2 secara nasional.
Menurut pengamat sosial dan politik Universitas Jember, Agung Purwanto, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk kegagalan pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Menurut dosen teori pembangunan dan ilmu politik FISIP universitas jember ini, Jember sebagai penerima kartu terbanyak menunjukkan lemahnya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Kompensasi kenikan harga BBM yang diwujudkan dalam bentuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
Banyaknya jumlah penerima kartu sakti tersebut, menunjukan masyarakat jember masih berada di bawah garis kemiskinan. Dia mempertanyakan upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Hafid

