Ketua Komisi B DPRD Jember, Pak Bukri, minta agar distributor pupuk yang nakal dijatuhi sanksi. Sanksinya, menurut Pak Bukri adalah menutup usaha distributor tersebut. Mungkin yang dimaksud Pak Bukri dengan menutup adalah pencabutan izin. Kira-kira saja Pak Bukri berpikiran, perbuatan menyusahkan petani termasuk penyimpangan berat. Selain itu, Pak Bukri kira-kira juga berpikiran, kenakalan distributor, kalau memang terbukti ada yang nakal, berpengaruh terhadap produksi komoditi pertanian, khususnya ketahanan pangan.
Kira-kira itu pula sebabnya Pak Bukri sangat menghargai langkah cepat polisi yang ikut serta menertibkan, bahkan menangkap pihak-pihak yang menyelewengkan pupuk bersubsidi.
Setiap tindakan atau perbuatan yang dianggap menghambat upaya menuju swasembada pangan dikategorikan memang tergolong peyimpangan berat. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani, produksi pertanian dan swasembada pangan, sangat besar. Itu sebabnya, dulu penyelewengan dan penyimpangan yang dianggap mengusik ikhtiar menuju swasembada pangan dikatagorikan sebagai tindakan subversif yang kira-kira sama dengan tindakan merongrong dan mensabotase pembangunan. Hukumannya kalau sudah tergolong subversif tentu saja sangat berat.
Begitulah, sekali lagi pertanian adalah sektor strategis, terutama yang berkaitan dengan usaha menuju swasembada pangan. Pangan juga sudah lama dianggap sebagai komoditi strategis. Lebih dari itu pangan bahkan sudah dianggap sebagai komoditi politik lantaran berkaitan dengan ketahanan nasional. Ketahanan pangan dianggap memberikan kontribusi sangat berarti terhadap upaya membangun ketahanan nasional. Pangan sudah menjadi alat tawar menawar yang nilainya sangat tinggi.
Karena itu, pemerintah dan aparaturnya tidak boleh absen. Pemerintah dan aparaturnya harus hadir dalam berbagai cara, termasuk membuat regulasi yang mengatur dan mengendalikan taruh misalnya distribusi dan alokasi pupuk bersubsidi. Kehadiran pemerintah juga bisa dalam bentuk penegakan aturan, penegakan hukum, dengan menjatuhkan sanksi setimpal terhadap siapa saja yang zaman dulu disebut subersif.
Hanya dengan cara itu, swasembada beras, swasembada pangan dan ketahanan nasional bisa terwujud dan terpelihara. Jika pemerintah absen, maka dari tahun ke tahun ceritanya akan terus sama, pihak yang tak bertanggung jawab ambil untung, petaninya buntung.
(Aga)
