Kapolres Jember, AKBP Sabilul Alif.
Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif enggan menanggapi isu tes keperawanan, yang diwacanakan 2 anggota DPRD Jember.
Menurutnya, polres jember sudah mempunyai banyak program strategis, untuk menekan angka kenakalan remaja, di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Kepada sejumlah wartawan, Sabilul menyebutkan sebuah aturan bisa dibuat, jika memenuhi 3 unsur, yaitu kepastian hukum, berkeadilan dan manfaat untuk umum.
Jika tidak memenuhi ketiga unsur itu, maka sebaiknya tidak dirumuskan menjadi sebuah peraturan. Diberitakan prosalina FMwacana yang digulirkan 2 anggota dprd jember, Mufti Ali dan Isa Mahdi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Bahkan majelis ulama indonesia mui dan gerakan pemuda ansor jember, juga bersikap keras menolak wacana tersebut.
Pimpinan DPRD Jember juga meminta ma’af, atas wacana yang dilontarkan anggota komisi D dalam rapat dengar pendapat dengan dinas pendidikan jember, terkait tes keperawanan dan keperjakaan, untuk menentukan kelulusan siswa. Fathul
