Proses penjaringaan dan penyaringan Bakal Calon Bupati terlihat makin intensif. Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) Jember, kabarnya membentuk desk pilkada. Ketuanya KH. Abdullah Samsul Arifin yang juga ketua PC NU Jember. Tugas desk pilkada PKB konon mendalami visi misi empat bakal calon yang sudah terjaring lewat serap aspirasi oleh pengurus PKB di tingkat kecamatan.
Berbeda dari PKB Jember yang tidak membuka loket pendaftaran bakal calon, beberapa partai yang lain ada yang menjaring bakal calon lewat pedaftaran dan ada pula yang menggabungkannya dengan mekanisme penjaringan lewat pengurus partai di tingkat kecamatan. Maksudnya, selain membuka loket pendaftaran partai bersangkutan juga memberi kesempatan pada pengurus di tingkat kecamatan menjaring aspirasi.
Begitulah, setiap partai punya cara sendiri. Tetapi harapannya bagaimanapun mekanisme penjaringan dan penyaringan itu, tujuannya adalah bahwa calon yang terjaring dan diusung partai adalah calon yang eligible. Calon yang layak dan patut sebagai pemimpin. Karena itu, penjaringan dan penyaringan mesti memperhatikan dengan sungguh-sungguh kapasitas, elektabilitas, hingga integritas bakal calon. Temasuk tentu saja potensi masalah yang bisa saja bakal muncul ketika terpilih.
Parpol bisa diduga berkepentingan terhadap calon yang diusung. Yakni, kepentingan yang menyangkut agenda lima tahunan, agenda pemilu. Tetapi penekanan yang berlebihan terhadap kepentingan itu, lalu mengabaikan suara rakyat, justru berpotensi menjadi bumerang bagi partai. Elektabilitas partai bisa merosot, lantas pada pemilu legislatif partai bersangkutan gagal mendulang suara.
Partai mesti membangun konsep kampanye, dari kampanye lima tahunan menjadi “tiada hari tanpa kampanye”. Sedemikian rupa sehingga dari sekarang partai mesti kampanye dengan misalnya mengusung Calon Bupati yang memenuhi kelayakan dan kepatutan. Eligible kata orang pintar. Jangan dikira karena uji publik dalam pemilu Bupati ditiadakan, lantas partai bisa seenaknya mengusung Calon Bupati.
(Aga)
