Ayub Junaidi
Jember Hari Ini – Pimpinan DPRD Jember minta Komisi A dan D tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Pemkab.
Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, meminta 2 komisi itu tidak hanya menyoroti persoalan Kantor Pariwisata. Ada masalah lain yang tidak kalah penting disikapi, yakni dugaan pemerasan CPNS dokter jalur khusus yang menjerat 2 pejabat Pemkab. Kasus itu harus diungkap.
Pimpinan dewan, kata Ayub, sudah memanggil Ketua Komisi A dan D. Dalam kesempatan tersebut, dirinya meminta Komisi A konsisten, tidak hanya mengejar status Kepala Kantor Pariwisata, Sandi Suwardi Hasan, tetapi juga mengklarifikasikan kasus-kasus yang lain. Sebab, menurut Ayub, masih banyak pejabat lain di Pemkab yang berurusan dengan hukum, tetapi sejauh ini tidak pernah dipersoalkan oleh Komisi A. Bahkan, kasus dugaan Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat BKD dan Dinkes, sama sekali tidak disentuh. Sehingga jangan disalahkan jika kemudian masyarakat bertanya-tanya motif yang sedang dilakukan dewan.
Ayub juga mengaku bangga dengan Polres Jember yang selama ini giat melakukan pers release prestasinya dalam pengungkapan kasus. Tetapi Ayub berharap Polres Jember juga memberikan klarifikasi, terkait kasus Operasi Tangkap Tangan staf BKD dan Dinkes. Apapun kendala yang dialami penyidik, sebaiknya disampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi isu di masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Jember urung mengklarifikasi Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat BKD dan Dinkes, meski sebelumnya Ketua Komisi A, Mashuri Hariyanto, berjanji akan mempertanyakan persoalan ini. Bahkan, anggota Komisi A DPRD Jember, David Handoko, menyatakan, Komisi A tidak memiliki agenda mengklarifikasikan persoalan Dinkes dan BKD, karena kasus tersebut hingga hari ini masih mandeg di Polres Jember. (Sigit)
