Perjalanan proses penyaringan dan penjaringan Bakal Calon Bupati di sejumlah partai sudah lumayan jauh. Malah kabarnya sudah ada yang memasuki proses setor nama ke DPP. Tetapi tiba-tiba ada berita yang bisa dibilang mengejutkan. Di Jawa Timur ada 13 Kabupaten-Kota yang katanya belum menyelesaikan proses NPHD—Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Padahal, NPHD sangat penting bagi pencairan anggaran pemilukada. Ujungnya, jika sampai batas waktu yang ditentukan NPHD belum kelar, pilkada terancam ditunda hingga 2017.
Tentu saja sebuah resiko besar kalau pilkada ditunda hingga 2017. Daerah akan mengalami kekosongan kepemimpinan. Maksudnya sudah barang tentu pemimpin definitif pilihan rakyat, yang dengan begitu memiliki legitimasi. Bukan pemimpin atau bupati Plt atau Pj. Sebab, kalau tidak keliru Bupati Plt atau Pj tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis yang kalau itu menyangkut anggaran atau Perda harus menyertakan DPRD.
Begitulah, kalau benar demikian, maksudnya kalau Jember termasuk salah satu daerah yang belum menyelesaikan proses dan penandatanganan NPHD, maka para pemangku kepentingan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada haru segera melakukan konsolidasi. Apalagi informasi itu datangnya dari Wagub Jawa Timur, Syaifullah Yusuf.
Kalau pilkada tertunda hingga 2017, yang rugi bukan cuma para bakal calon yang sudah kadung keluar ongkos sosialisasi. Biaya sosialnya kelewat tinggi karena tertundanya pilkada akan membawa konsekuensi berupa ongkos sosial.
Sekali lagi, kalaupun layanan umum bisa berjalan sebagaimana biasa, kekosongan kepemimpanan di daerah tetap saja berimplikasi pada proses pengambilan keputusan strategis. Sebab, pilkada menyangkut kehadiran pemimpin yang legitimate. Pemimpin yang diakui masyarakat luas yang biasanya dicapai melalui pemilu.
Jadi, sekali lagi, konsolidasi harus segera dilakukan. Para pemangku kepentingan yang ada sangkut pautnya dengan pilkada harus segera bersikap, kecuali memang ada pihak-pihak yang ingin menarik keuntungan dari tertundanya pemilukada.
(Aga)
