Tidak sedikit penagihan tunggakan kredit sepeda motor oleh debt collector berakhir ricuh. Dalam beberapa peristiwa penagihan tunggakan oleh debt collector yang umumya berlagsung di jalan, berujung penyerbuan dan perusakan kantor leasing. Beberapa peristiwa yang lain juga memperlihatkan penagihan oleh debt collector berbuntut pengeroyokan terhadap debt collector, karena kebetulan penunggak kredit anggota ormas tertentu. Kasus paling mutakhir, debt collector masih menagih konsumen dengan cara-cara yang dianggap memalukan, padahal yang bersangkutan sudah melunasi tunggakan berikut dendanya.
Begitulah, kredit sepeda motor sejatinya soal perdata. Tetapi, dalam beberapa kasus berpotensi berubah menjadi masalah pidana. Lembaga keuangan, harus diakui, pasti menanggung kerugian jika nasabah ngemplang. Tetapi penyelesaian dengan cara-cara yang berpotensi mengarah pada kekerasan, juga merugikan konsumen bahkan mengusik citra lembaga keuangan itu sendiri.
Maka adalah kabar baik jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memberlakukan sertifikasi bagi debt collector alias penagih hutang. Sebagai langkah awal OJK pusat kabarnya sedang menggodok aturan tentang debt collector. Setelah itu disusul dengan fasilitasi pembentukan asosiasi jasa keuangan. Langkah berikutnya, asosiasi itu merumuskan semacam kode etik debt collector. Kelak hanya debt collector yang bersertifikat yang boleh beroperasi di lapangan. Tetapi karena dilengkapi dengan kode etik, maka cara-cara yang mengarah pada kekerasan bisa dihindari.
Akhirnya, konsumen tentu menyambut baik langkah OJK. Tetapi, konsumen, bisa diduga tentu juga berharap langkah itu disertai standarisasi kualifikasi debt collector yang direkrut lembaga keuangan. Kalau tidak, maka praktik di lapangan berpotensi kembali seperti semula. Di sana masih ada penghadangan dan perampasan dengan kekerasan di tengah jalan, masih ada perlawanan atau malah penyerbuan dan perusakan ke kantor leasing yang ujungnya merugikan semua pihak. (Fathul)
