Si Jurdil
Jember Hari Ini – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bupati saling serang terkait pemutakhiran data pemilih. Hal ini terjadi dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus pilkada DPRD Jember, Kamis siang. Dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus pilkada DPRD Jember, dua lembaga penyelanggara pemilu tersebut saling menyalahkan ketika Pansus menanyakan persoalan Data Pemilih Sementara (DPS) pemilu.
Wakil Ketua Pansus DPRD Jember, Ayub Junaidi, mempertanyakan masih banyaknya warga yang belum masuk dalam DPS. Padahal, hak pilih masyarakat dilindungi undang-undang. Ayub berharap persoalan tersebut bisa segera ditindaklanjuti, baik oleh KPU maupun Panwaslih, sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilihnya.
Anggota Panwaslih Kabupaten Jember, Waid Abdullah, mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah merekomendasikan kepada KPU agar dilakukan perbaikan terhadap keberadaan DPS tersebut. Sebab, dari temuan Panwaslih, masih banyak warga yang belum masuk dalam DPS. Dugaan sementara, mereka tidak masuk dalam DPS karena beberapa hal, diantaranya petugas coklit tidak menjalankan tugasnya untuk mendatangi rumah warga, ada juga proses coklit tetapi yang melakukan bukan petugasnya, atau ketika petugas melakukan coklit warga sedang tidak berada di rumahnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Jember, Ahmad Anis, membantah pihaknya telah menerima rekomendasi Panwaslih terkait perbaikan Daftar Pemilih Sementara. Menurut Anis, proses penetapan DPS yang dilakukan KPU Jember dilakukan secara berjenjang, mulai dari PPS, PPK, hingga KPU. Pada saat proses penetapan tersebut, KPU selalu melibatkan penyelanggara di tingkat bawah seperti PPL dan Panwascam. Namun saat penetapan di tingkat bawah, lanjut Anis, KPU tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih dan jajaran di bawahnya. Justru data yang didapat Panwascam berasal dari PPK.
Meski demikian, Anis menegaskan siap untuk melakukan perbaikan DPS sebelum penetapan DPT. Untuk itu, Anis berharap kepada masyarakat, untuk proaktif mendatangi PPS maupun PPK jika merasa belum masuk dalam DPS. (Win)
