Ketua Komisi D DPRD Jember, Pak Hafidi, menggagas pembentukan Forum Tambang. Anggotanya, menurut Pak Havidi, terdiri dari semua pemangku kepentingan. Sedang tujuannya, agar potensi dan persoalan yang muncul akibat aktivitas tambang bisa diselesaikan tanpa harus menunggu persoalan jadi berat dan besar.
Soal tambang memang soal yang komplit. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan ekonomi, sosial, bahkan politik. Kalau politik dan ekonomi berbaur, urusan biasanya jadi makin rumit. Karena itu, gagasan dan usulan Pak Hafidi, rasanya patut dipetimbangkan lalu ditindaklanjuti. Polisi juga sudah punya peta. Dari 9 daerah tambang di Jember, 3 diantaranya diindikasi paling rawan konflik.
Tengok saja peristiwa Selok Awar-awar, aspek ekonomi dan politik berbaur. Meski masih harus dibuktikan, tetapi di sana sudah berkembang dugaan-dugaan hasil eksploitasi tambang pasir mengalir ke beberapa pihak, termasuk ke pejabat publik. Sementara masyarakat lapis bawah kebagian limbah sosial berupa gesekan dan benturan.
Begitulah, sekali lagi, ada baiknya mempertimbangkan gagasan dan usulan Pak Hafidi tentang pembentukan Forum Tambang. Forum itu, kira-kira saja bisa nantinya memberikan kajian agar taruh misalnya tambang tetap beroperasi masyarakat kebagian dampak positifnya, ekologi dan ekosistem tetap terjaga dan terpelihara. Pengusahanya juga tidak sekadar ambil untung secara serakah, habis nambang lalu hengkang begitu saja meninggalkan sisa berupa kerusakan lingkungan.
Bisa jadi juga, forum yang digagas Pak Hafidi itu bertujuan menghindari kemungkinan “gajah bertarung, pelanduk mati di tengah”, pemodal yang berebut kapling tambang, masyarakat yang jadi korban tarik menarik pro-kotra. (Aga)
