Sebelumnya, anggota Panwaslih minta Daftar Pemilih Sementara dipasang lebih merata hingga ke dusun. Jadi bukan cuma di kantor kelurahan atau kantor desa. Tujuannya, agar informasi tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS) lebih meluas. Sekarang ada kabar tentang Alat Peraga kampanye yang baru rampung 60 persen. Padahal, sudah memasuki masa kampanye. Tetapi, menurut komisioner KPU Jember, Pak Ahmad Hanafi, dalam waktu dekat seluruh APK sudah sampai ke tangan KPU.
Memang benar, pemilu bukan semata-mata urusan teknis dan administratif. Pemilu adalah urusan substansi demokrasi. Itu sebabnya, penyelenggaraannya diharapkan mencerminkan nilai dan pranata demokrasi. Sebegitu rupa, sehingga pelaksanaannya jauh dari taruh misalnya pembunuhan karakter, politik uang atau jual beli suara. Tetapi kalau penyelenggaraan pemilu tidak ditopang oleh hal-hal yang sifatnya teknis administratif, agenda pergantian pemimpin secara damai itu juga tidak akan terlaksana dengan sempurna.
Penjelasannya sangat sederhana, dalam pemilu ada tata cara pencoblosan, ada informasi tentang jumlah dan lokasi TPS, ada daftar pemilih dan tidak ketinggalan juga ada calon atau kontestan perserta pemilu. Semua itu memerlukan sosialisasi berskala luas. Selain karena jumlah pemilihnya lumayan banyak, sebarannya juga meliputi seluruh wilayah kabupaten atau kota tempat pemilu diselenggarakan.
Begitulah, kalau angka partisipasinya mau tinggi, maka semua aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemilu, aspek teknis administratif maupun aspek substantif mesti dipenuhi. Kalau APK-nya tidak merata, rasio antara jumlah dan populasi, luas wilayahnya timpang dan sebaran pemasangan daftar pemilihnya tidak merata, maka semakin sedikit informasi dan pesan sampai ke masyarakat. Ujungnya, pemilihnya yang menggunakan hak pilihnya tidak sebesar yang diharapkan. Substansi memang penting, tetapi bukan berarti yang teknis tidak penting. Apalagi, ada yang bilang salah satu dari sekian penyebab golput adalah ketidaktahuan pemilih kapan, bagaimana, dan di mana mereka memilih. (Aga)
