Pupuk bersubsidi
Polisi terus mengembangkan kasus dugaan penyelewengan 12 ton pupuk besubsidi. Seorang tersangka kabarnya sudah ditangkap. Aparat Reskrim Polres Jember menerangkan, untuk pengembangan penyidikan, penyidik mengagendakan menghadirkan saksi ahli.
Dulu, semasa orde baru, pupuk termasuk barang yang mendapat perhatian serius pemerintah. Siapapun yang kedapatan menyalahgunakannya, hukumannya relatif berat karena dikategorikan sebagai subversif. Orang yang menyelewengkan pupuk bersubsidi dianggap melakukan sabotase kebijakan swasembada beras. Alhasil, pemerintah orde baru melalui revolusi hijaunya berhasil mencapai swasembada beras. Indonesia waktu itu bahkan sempat memiliki pabrik pupuk terbesar di Asia tenggara.
Begitulah, dalam kondisi negeri ini masih harus mengimpor beras, pupuk mestinya tetap dilihat sebagai barang strategis. Mungkin tidak seekstrim dulu. Tetapi aturannya mesti jelas. Aturan yang meliputi pengendalian serta pengawasan distribusi. Menyerahkan sepenuhnya distribusi kepada mekanisme pasar tentu menimbulkan masalah. Harga ditentukan oleh pedagang. Sementara sebagian besar petani di negeri ini adalah petani gurem. Batapa tidak, kalau tidak keliru rata-rata kepemilikan tanah di negeri ini hanya mencapai 0,3 hektar. Itu sekian tahun lalu. Sekarang sangat bisa jadi angkanya makin kecil, setidaknya karena pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.
Petani gurem tidak memiliki cukup kemampuan kalau harus keluar ongkos produksi yang tidak sepadan dengan hasil panen mereka. Sementara kegiatan produksi mereka sangat menopang terwujudnya kebijakan swasembada pangan. Pertanian juga harus dilihat sebagai sektor strategis karena di negeri ini beras masih komodoti yang memberi kontribusi pada stabilitas politik. Orang pintar menyebutnya sebagai politik pangan. Bahkan, dalam konstelasi kekinian, pangan merupakan alat tawar yang efektif.
Sampai di sini menjadi jelas, jika swasembada beras, swasembada pangan ingin tercapai, maka pemerintah mesti serius dalam mengelola dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Penegakan hukumnya juga mesti tegas. Tidak main-main. Tidak peduli dia cukong besar. Sebab, selisih harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi lumayan menggiurkan bagi siapa saja yang ingin meraup keuntungan besar tetapi tidak perlu kerja keras. (Aga)
