Ilustrasi : Pemilu
Semua, kecuali yang punya kepentingan terselubung, sepakat pemilu harus berjalan damai. Ada yang berpedapat pemilu adalah perayaan, yakni merayakan perbedaan. Di sana ada pengakuan bahwa berbeda itu bawaan demokrasi. Ada lagi yang berpandangan, pemilu agenda rutin 5 tahunan. Jadi, pemilu adalah salah satu saja dari sekian banyak agenda dalam kehidupan kemasyarakatan.
Masih banyak pandangan atau pendapat lain tentang pemilu. Tetapi semua mengarah pada muara bahwa pemilu adalah instrumen demokrasi melalui mana pemimpin dipilih oleh rakyat. Karena itu, lalu ada perbedaan pilihan. Tetapi perbedaan itu tidak saling menihilkan. Yang menang tidak boleh menihilkan yang kalah. Yang kalah menerima kekalahannya lalu menyiapkan diri maju lagi dalam pemilu lima tahun berikutnya. Begitu seterusnya.
Begitulah kalau pemilu sudah melembaga dan mentradisi. Nilai, pranata dan tatakrama demokrasi sudah lekat dan menjadi pedoman dalam perilaku politik warga. Maka, sangat mengherankan kalau ada yang ketakutan, cemas, dan gamang bakal ada gosokan dan gesekan.
Gosokan dan gesekan hanya terjadi kalau kontestasi dalam pemilu berorientasi pada kekuasaan. Kekuasaan dilihat dan dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan visi dan misi. Gosokan dan gesekan hanya akan terjadi kalau pihak-pihak yang berkepentingan di sana berharap konsesi. Politik didefinisikan secara sempit semata-mata sebagai urusan tentang “ siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.
Karena itu, kalau semua berharap pemilukada berjalan damai, maka semua mesti paham dan memahami bahwa pemilukada adalah salah satu saja dari sekian banyak agenda kehidupan kemasyarakatan. Bahwa pemilukada adalah agenda rutin lima tahunan, yang rakyat punya kesempatan setiap lima tahun memperbaiki keadaan dengan mengganti pemimpin yang lebih baik pula. Apalagi, setelah pemilu masih ada ruang kontrol melalui mana rakyat bisa ecara kritis mengawal jalannya kepemimpinan seseorang.
Maka, kalau belum ada pemahaman seperti itu, kesalahan terbesar ada pada para elit, termasuk elit parpol. Mereka tidak menjalankan fungsi pendidikan politik sebagaimana mestinya. Orientasinya hanya tertuju pada pencapaian kekuasaan. Lalu demi kekuasaan itu mereka menempuh berbagai cara, menghadap-hadapkan masyarakat yang beda pendapat dan beda pilihan.
Akhirnya, fokusnya ada pada rakyat, pada pemilih. Demokrasi memang tidak pernah bulat, karena itu rakyat harus pintar dan cerdas lalu berani berkata: “…kami tidak mau digosok kami juga tidak mau digesek..!!”. (Aga)
