Ilustrasi
Jember Hari Ini – Persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah validasi data siswa dan sekolah. Akibatnya, menurut pengamat pendidikan yang juga dosen FKIP Universitas Jember, Sulton Mas’ud, pemerintah kesulitan mendapatkan acuan saat melakukan pemetaan data penerima bantuan pendidikan.
Kedepan Dinas Pendidikan dan sekolah harus terus membenahi data siswa, baik itu menyangkut kemampuan secara akademik, tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga, maupun data penunjang yang lain. Sehingga ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membutuhkan data siswa, sekolah, dan orang tua atau wali murid, data yang diperoleh sesuai kenyataan.
Salah satu penyebab mencuatnya kasus Program Indonesia Pintar (PIP) karena perbedaan data yang disampaikan sekolah dengan informasi yang masuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akibatnya, banyak siswa yang berasal dari keluarga berkecukupan masuk dalam daftar penerima Program Indonesia Pintar. Padahal, bantuan yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut seharusnya diberikan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sulton menegaskan, Dinas Pendidikan Jember harus mengecek ulang Data Pokok Pendidikan (Dapodik), baik itu yang ada di sekolah maupun yang tersimpan di Dinas Pendidikan. Sehingga realisasi program indonesia pintar tahap kedua, berjalan lancer. (Fian)
