PJ Bupati Jember, Supaad.
PJ Bupati Jember, Pak Supaad, menaruh harapan besar, Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang segera dilantik, bisa menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik untuk kepentingan masyarakat. Kuncinya, menurut Pak PJ, terletak pada tranparansi dan akuntabilitas.
Tata kelola pemerintahan yang baik memang mensyaratkan keterbukaan dan bisa dipertanggung-gugatkan. Transparan berarti tidak ada yang ditutup-tutupi. Selama dokumen itu bukan dokumen yang menyangkut keamanan negara, harus dibuka. Rakyat berhak mengakses informasi yang menyangkut kepentingan dan hajat mereka. Tidak ada pat-gulipat, terutama dalam hal pengelolan dan penggunaan anggaran.
Hampir semua penyimpangan berawal dari ketertutupan. Akses informasi tidak dibuka. Setiap kesepakatan dicapai melalui deal-deal politik bawah tangan. Di jajaran birokrasi, pola promosi, mutasi dan demosi juga begitu, tidak transparan, juga tidak akuntabel. Dasarnya suka tidak suka, jauh dekat atau balas jasa politik. Orang pintar menyebutnya konsesi politik. Padahal, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan birokrasi yang mumpuni. Bukan birokrasi yang sibuk mendekati penguasa. Bukan pula birokrasi yang ABS, Asal Bos Senang.
Begitulah, maka menjadi sangat masuk akal, mengapa Pak PJ Bupati menaruh harapan besar pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kalau tidak keliru 17 Februari nanti akan dilantik, agar benar-benar menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance kata cerdik pandai.
Tetapi juga harus diingat tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan dukungan berupa iklim politik yang memungkinkan berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Dukungan itu barasal dari semua elemen masyarakat. Kalau semua berjalan baik, iklim politik mendukung, pemegang kekuasaan konsisten pada janji politiknya, birokrasinya obyektif dan rasional, maka pemerintahan kedepan akan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi rakyat banyak. Syukur kalau Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan arif berpikiran bahwa ketika menjadi penentu kebijakan urusannya bukan lagi urusan 50 persen plus satu. (Aga)
