Mohammad Hafidi
Jember Hari Ini – Masyarakat lebih suka menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) dari desa daripada layanan BPJS Kesehatan.
Menurut Ketua Komisi D DPRD Jember, Mohammad Hafidi, masyarakat menilai layanan BPJS Kesehatan ruwet dan berbelit-belit, serta menciptakan penyakit baru bagi masyarakat. Hafidi mencontohkan, pasien penyakit Demam Berdarah tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, kondisinya syok. Padahal, jika pasien mengalami syok justru sulit diselamatkan. Karena itu, Komisi D DPRD Jember mengusulkan tambahan anggaran Rp 6 miliar untuk warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan Miskin dari desa.
Sebelumnya, dalam APBD 2016 Pemkab Jember sudah mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 60 ribu warga miskin peserta BPJS. Sementara alokasi anggaran Rp 6 miliar untuk layanan kesehatan gratis menggunakan Surat Keterangan Miskin dari desa. (Fath)
