Hearing Komisi D bersama BPJS Kesehatan Cabang Jember.
Jember Hari Ini – Jelang pemberlakukan ketentuan iuran BPJS Kesehatan yang baru, Komisi D DPRD Jember mengkritik kinerja BPJS Kesehatan, terutama terkait layanan kepada masyarakat. Demikian ditegaskan anggota Komisi D DPRD Jember, Isa Mahdi, dalam rapat dengar pendapat bersama BPJS Kesehatan, Kamis pagi.
Menurut Isa Mahdi, seharusnya BPJS Kesehatan membenahi terlebih dahulu layanan kepada masyarakat, sebelum menambah besaran nilai iuran BPJS Kesehatan. Banyak warga yang mengeluhkan standarisasi layanan yang dinilai belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika banyak keluhan masyarakat tentang layanan BPJS Kesehatan, seharusnya BPJS Kesehatan membenahi kinerja, bukan menambah besaran nilai iuran peserta mandiri.
Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jember, Bambang Suwartono, masih banyak puskesmas yang mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jember. Pasalnya, masih ada 2 puskesmas di Jember, yakni Puskesmas Silo dan Tlogosari yang belum terkoneksi secara online dengan BPJS. Kedua puskesmas ini harus memberikan pelayanan dan laporan manual ke BPJS Kesehatan Jember. Sementara tenaga kesehatan di kedua puskesmas tersebut sangat minim.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Tania Rahayu, mengaku tidak mengetahui jika ada yang menilai pelayanan masyarakat belum maksimal. Menurut Tania, pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Jember sudah sesuai standar. Tania berjanji segera melakukan evaluasi pelayanan BPJS Kesehatan. Terkait penambahan nilai iuran untuk peserta mandiri, BPJS Kesehatan Jember hanya menjalankan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. (Fian)
