Kapolres Jember, AKBP Sabilul Alif, minta Kasat Reserse memasang Closed Circuit Television (CCTV). Katanya, CCTV itu untuk memantau proses penyidikan demi transparansi dan peningkatan profesionalisme penyidik. Selain itu, rekaman CCTV bisa dijadikan bukti jika suatu hari ada warga yang mengeluhkan proses penyidikan.
Publik pasti menyambut gembira kabar dan komitmen itu. Komitmen yang memang sangat diperlukan untuk membangun dan memelihara citra polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.
Syukur kalau semua unit di jajaran kepolisian transparan. Transparansi memang sebuah keniscayaan. Pertama, karena kinerja polisi memang harus dipertanggungjawabkan. Dan hanya dengan keterbukaan kinerja polisi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, syarat pertama yang harus dipenuhi memang keterbukaan. Penyidik, seperti kata Pak Kapolres Sabilul Alif, tidak bisa main-main, karena gerak-geriknya terpantau. Tentu saja yang dimaksud gerak-gerik di sini adalah gerak-gerik yang menyangkut penyelesaian tugas dan pekerjaan.
Lebih dari semua itu, langkah Kapolres Jember sejatinya jauh lebih luas. Maksudnya, bukan sekadar untuk keperluan transparansi dan bukan sekadar untuk keperluan penilaian kinerja. Langkah Kapolres Jember, Pak Sabilul Alif, minta bawahannya memasang CCTV juga bisa dipahami sebagai ikhtiar memenuhi Hak Asasi Manusia. Sebab, melalui keterbukaan, kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa ditekan hingga titik paling rendah.
Melalui transparansi proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan. Hak-hak yang berperkara terpenuhi, taruh misalnya hak didampingi pengacara. Melalui CCTV, Kapolres akan tahu hak itu dipenuhi atau tidak. Kapolres juga tahu apakah proses penyidikan itu berlangsung prosedural atau diwaanai intimidasi.
Itulah panggilan tertinggi atau high call-nya. Pemasangan CCTV, selain untuk keterbukaan dan peningkatan profesionalisme, yang jauh lebih penting lagi adalah untuk memenuhi dan menjaga serta memelihara Hak Asasi Manusia. (Aga)
