Unjukrasa GP Ansor dan Banser Cabang Jember pada Senin (2/5/2016) yang menolak kegiatan HTI.
Jember Hari Ini – Meski menuai penolakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Perwakilan Jember akan terus memperjuangkan penerapan sistem khilafah di Indonesia. Meski demikian, HTI tetap akan mengedepankan dialog dengan ormas maupun Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jember.
Keteguhan sikap HTI itu disampaikan oleh Ketua Biro Humas DPD HTI Jember, Henri Fatkurochman, karena HTI meragukan sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini sejalan dengan pancasila. Henri menuturkan, demokrasi di Indonesia adalah demokrasi negara Barat yang anti dengan konsep Islam. Karena itu, HTI akan terus mengusung konsep kepemimpinan khilafah yang menjadikan hukum Islam sebagai landasan bernegara. Jika khilafah dianggap tidak sejalan dengan pancasila, maka HTI juga dapat mengatakan bahwa demokrasi Indonesia hari ini juga tidak sejalan dengan pancasila.
Henri mengaku tidak ingin berkonfrontasi dengan ormas Islam yang lain, agar tidak memperkeruh keadaan. Pihaknya akan berkordinasi dengan HTI pusat mengusulkan agenda dialog bersama Forpimda Jember dan GP Ansor. DPD HTI Jember siap berdialog untuk meluruskan tuduhan bahwa khilafah tidak sesuai dengan pancasila. Apalagi HTI merupakan organisasi yang disahkan negara dan mendapat persetujuan Kemenkumham.
Sementara Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Bangsa DPRD Jember, Mohammad Ely, mengatakan, jika negara Indonesia harus mengacu pada hukum Islam justru akan memantik konflik dengan agama lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan beberapa agama, tidak hanya agama Islam. Oleh karena itu, HTI harus memperjelas konsep khilafah yang selama ini diperjuangkan. (Fian)
