Jember Hari Ini – Selain notaris, pengacara, dan tempat kost, toko berjaringan juga disebut sebagai responden yang sulit memberikan data yang dibutuhkan sensus ekonomi tahun 2016.
Menurut Kepala BPS Jember, Indria Purwaningsih, dari laporan Petugas Pencacah Lapangan (PCL), ada sejumlah toko di Jember yang tidak mau memberikan data yang minta petugas sensus. Toko-toko tersebut rata-rata adalah toko besar yang memiliki cabang dibeberapa tempat. Selain toko, sejumlah rumah kost yang banyak terdapat di wilayah kampus Tegal Boto juga banyak yang menolak memberikan data. Alasan yang disampaikan pemilik toko dan pemilik rumah kost hampir sama, yaitu takut jika data yang mereka sampaikan akan membuat pajak yang harus dibayarkan naik.
Indria menjelaskan, alasan mereka tentu saja tidak benar, karena data yang diminta BPS tidak ada hubungannya dengan pajak. Jika responden tetap tidak mau memberikan data, maka akan berpengaruh terhadap hasil dari sensus ekonomi yang dilakukan. Indria menjamin kerahasiaan data hasil sensus ekonomi tersebut.
Indria menambahkan, ada beberapa sekolah di Jember juga sempat menolak memberikan data kepada petugas. Namun setelah BPS melakukan komunikasi dengan Dispendik, Dispendik berkirim surat meminta sekolah membantu kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan BPS. (Fit)

