Forum klarifikasi HTI oleh Forkopimda dan ormas Islam di Jember.
Jember Hari Ini – Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, menilai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak memiliki sistem organisasi yang jelas. Hal itu terlihat dalam alasan DPD HTI Jember yang tidak menghadiri forum klarifikasi dengan alasan tidak memiliki kewenangan.
Menurut Ayub, setiap organisasi yang terpusat pasti memiliki wewenang di daerahnya masing-masing, karena organisasi di setiap daerah memiliki otoritas untuk melaksanakan kegiatan hingga menjalin komunikasi bersama organisasi masyarakat yang lain di daerah tersebut. Ayub mempertanyakan jika DPD HTI Jember tidak memiliki kewenangan dalam mengklarifikasi ajaran khilafah, namun tetap melakukan kegiatan penyebaran itu baik di Jember maupun di daerah yang lain.
Ayub menyesalkan ketidakhadiran HTI. Sebab, setiap kegiatan HTI di Kabupaten Jember selalu menimbulkan konflik sosial yang dapat menyebabkan korban jika tidak segera dihentikan. Oleh karena itu, Ayub meminta kepada Polres Jember untuk lebih waspada sebelum memberikan izin kegiatan kepada ormas apapun, sehingga dapat mengurangi adanya konflik sosial di tengah masyarakat.
Sementara Ketua Biro Humas DPD HTI Jember, Henri Fatkurochman, hingga Rabu sore berlum berhasil dikonfirmasi. Namun pada penjelasan sebelumnya, Henri menyatakan akan terus memperjuangkan penerapan ideologi khilafah di Indonesia. HTI juga membuka diri berdialog dengan Forkopimda dan ormas lain seperti PCNU. (Fian)
